Jurnal Nasional Mengenai Koperasi

 

Jurnal Nasional Mengenai Koperasi

Anggaran Naik, Penurunan Kemiskinan Lambat

Jurnas.com.  Belum ada perubahan dalam pengolahan strategi pengelolaan anggaran kemiskinan, meskipun angka kemiskinan yang setiap tahunnya turun dengan minim. Ditahun 2010 angka memiskinan menunjukkan 13,13 persen, kemudian terlihat pada APBN 2011, yang mengisyaratkan penurunan angka kemiskinan menjadi 11,5 persen hingga 12,5 persen.

Dari data BPS menunjukkan, presentasi kemiskinan tahun 2011 hanya turun menjadi 12,49 persen. Padahal, anggaran yang digelontorkan untuk program penanggulangan kemiskinan sebesar Rp84 triliun pada 2010. “Angka ini mengalami kenaikan dari tahun 2009 sebesar Rp80 triliun. Di APBN 2013 hampir serupa, yang terbesar di sejumlah kementerian,” kata salah satu aktifis dalam koalisi Masyarakat Sipil Untuk APBN Kesejahteraan M Firdaus, di Jakarta.

Berdasarkan RPJM, Firdaus merinci, program panggulangan kemiskinan dikelompokkan jadi program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan UMKM, dan program perumahan rakyat. “Di APBN 2013, program PKH sebesar Rp 2,849 triliun. Sementara itu, program PNPM tidak mengurangi jumlah totalnya yaitu sebesar Rp 9,794 triliun, meski tidak banyak berdampak pada pengurangan kemiskinan,”ujar dia.

Ia juga menyayangkan minimnya dana alokasi KUR bagi UMKM. Padahal, UMKM merupakan salah satu strategi penanggulana kemiskinan. DI APBN 2013 dana KUR dianggarkan (melalui Kementrian Koperasi dan UKM) sebesar Rp 17,2 miliar. Padahalm pada tahun 2011, dialokasikan sebesar Rp 52,2 miliar.

Firdaus berkata, “Anggaran ini tidak akan cukup dengan jumlah pengusaha UMKM di Indonesia sebanyak 53.823.732 orang”. Ini sejalan dengan informasi Bank Dunia yang menyatakan 79% masyarakat miskin Indonesia tidak memiliki akses kepada keuangan formal, seperti perbankan.

Mandeknya program penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan UMKM juga terlihat dari ‘melemparnya’ penguatan kelembagaan untuk memberdayakan masyarakat seperti koperasi. Padahal, anggaran yang tersedia di APBN 2013 untuk mengembangkan koperasi terbilang besar, yakni Rp 1,450 triliun.

Data Perkembangan koperasi yang baik di Indonesia sangat lamban. “Bahkan, kami pernah mengkaji, pertumbuhan koperasi yang baik dalam satu kabupaten tidak lebih dari 10 koperasi dalam setahun. Padahal, koperasi merupakan salah satu lembaga yang demokratis dan mampu menjadi media pemberdayaan dan penguatan masyarakat dalam mengembangkan UMKM sebagai strategi penanggulangan kemiskinan,” ucapnya.

Kesimpulan :

Koperasi di Indonesia bekerja dengan sangat lamban dan belum meminimalkan kinerjanya sehingga menyebabkan kemiskinan di negara ini semakin meningkat setiap tahunnya. Bahkan, dari salah satu kabupaten di Indonesia ini, pertumbuhan koperasi yang baik tidak lebih hanya dari 10 koperasi dalam setahun. Padahal koperasi merupakan salah satu lembaga yang demokratis dan juga mampu menjadi penguatan  masyarakat dalam mengembangkan UMKM sebagai strategi penanggulangan kemiskinan.

Intan Oktaviana

23211647

2EB16